![](https://2.bp.blogspot.com/-FK3qmarvowo/XmBaI1hcvuI/AAAAAAAAAGg/FPtH75wpH3IEuCZQjmIRWPIafXkZfN0eQCNcBGAsYHQ/s1600/300x250-kompas.jpg)
Poin tuntutan masyarakat Masundung yang utama iyalah, mendesak Pj. Bupati untuk menunjuk Plt Kepala Desa agar dapat memberikan pelayanan yang maxsimal kepada masyarakat. Sebab menurut warga, kepala desa yang menjabat sekarang Hotmartogi Batubara sudah mengalami cacat permanen, sehingga tidak dapat lagi memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.
Menurut warga bahwa Hotmartogi tinggal di lain kecamatan yaitu di kecamatan Pinang Sori, sedangkan desa Masundung berada di kecamatan Lumut.
Dan Hotmartogi sangat jarang berada di desa Masundung sehingga masyarakat menjadi sulit kalau ada urusan ke kantor desa, selain itu Hotmartogi Batubara juga mengangkat anak kandungnya menjadi sekretaris desa, sementara anak nya ini masih berstatus guru honor di kecamatan Pinang Sori.
Anatona Harefa, bertanya apakah boleh demikian, sudah guru honor di kecamatan Pinang Sori, merangkap sebagai Bendahara desa di desa Masundung yang berlainan kecamatan ?.
Yulisman Harefa yang bertidak sebagai orator mengatakan "Dana desa tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023, tidak diketahui masyarakat kemana dipergunakan kepala desa, sebab di desa kami tidak ada baliho APBD esa, pada tahun 2022 kegiatan yang ada hanya BLT kepada 103 orang, satu orang untuk tiga bulan Rp. 900.000 di kali 4 berarti 3600.000 kalau dikali 103. Selain itu tidak ada lagi kegiatan, begitu juga di tahun anggaran 2023, hanya ketahanan pangan berupa bibit ikan lele 1000 ekor, bibit ayam sebanyak 400 ekor dan bibit sawit 1000 an batang, selain itu tidak ada lagi kegiatan.
Dan untuk tahun 2024 kami tidak tahu sebab tidak ada di umumkan melalui baliho APBDesa, untuk itu kami meminta kepada Pj. Bupati untuk menunjuk Plt kepala desa agar dapat mengedepankan prinsif taransparansi, kami yakin dengan di gantinya kepala desa kami sebagai masyarakat akan di libatkan terkait perencanaan dana desa maupun saat membuat laporan pertanggung jawaban dana desa.
Berhubung Bapak Pj. sedang ada acara di kecamatan Tapian Nauli sehingga yang mewakili ditunjuk Erianto Tambunan dari SAT POL PP, untuk menemui pengunjuk rasa, Erianto mengatakan " buatlah surat berbentuk audensi", sebab kami tidak tau kapan waktu Bapak Pj. yang senggang, kalau sudah ada waktu senggang beliau akan segera kami beritahu kepada saudara saudara, katanya.
Dikantor PMD kabupaten Tapanuli Tengah warga kembali menggelar aksi dengan tuntutan yang serupa di kantor Bupati, tapi Kadis PMD nya sedang di luar bersama Bupati, pengunjuk rasa tidak mau bertemu dengan perawkilan dari PMD mereka menuntut harus dengan Kadis PMD Hendrik Sitinjak, setelah melakukan konfrensi pers warga pun bubar dengan tertib. (Herbert Roberto Sitohang)