Hal tersebut terungkap saat Agenda Koordinasi Tim GAPTA LAW OFFICE dan GAPTA TV pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar jam 11 siang, yang ingin menyampaikan dan koordinasi soal maraknya Tambang Rakyat Ilegal perlu perhatian serius oleh ESDM, guna supaya dibina demi kontribusi kepada negara.
Mengingat kesadaran masyarakat sangat tinggi yang ingin menjalankan usaha tambang rakyat secara legal, namun karena minimnya informasi dan peran serta pemerintah daerah dalam memfasilitasi keinginan mereka (masyarakat) bingung harus melakukan apa dalam mengakomodir keinginan untuk menjalankan usaha tambang rakyat secara legal.
Richard mempertanyakan! Anehnya bila perusahaan tambang besar dan bermodal besar, yang belum tentu mengkaryakan masyarakat setempat seringkali di prioritaskan.
Jelas itu bertolak belakang tujuan terbentuknya negera ini, yang menerangkan dalam salah satu undang undang menyebutkan, bahwa bumi dan segala isinya dipergunakan buat kemakmuran bangsa, yang salah satunya tentu masyarakat sekitar lokasi tambang #tutur Richard.
Oleh karena itu, Kinerja Menteri ESDM yang membuat kebijakan dalam layanan publik, terkait pengaduan masyarakat, sudah sewajarnya dipertanyakan soal tanggung jawab dalam pengelolaan layanan tersebut. sebut Richard. (HRW)
