Kericuhan itu terjadi karena banyaknya pertanyaan dari Warga peserta rapat yang meminta kepada Kepala Desa (Kades) Pagaran Julu "Kardo Simajuntak" untuk Transparan terkait penyaluran Dana Desa (DD) TA. 2020-2023 yang selama ini dianggap tidak transparansi, dan begitu juga dengan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (KPM BLT DD) TA 2022-2023.
Musrenbang tersebut dihadiri oleh Camat Sorkam Julkhaidir Pardede, Ketua BPD Desa Pagaran Julu Barita Hutasoit, Pendamping Desa Asjawar Simajuntak, Babinsa,
Babinkamtipnas, dan Masyarakat.
Sebelumnya, masyarakat Desa Pagaran Julu merasa banyak kesenjangan yang terjadi di Desa tersebut terkait hal penggunaan Dana Desa.
Inilah Pertanyaan yang sekaligus menjadi tuntutan Warga dalam rapat tersebut :
01. Minta transparan DD. TA. 2020-2023.
02. Minta transparan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa KPM BLT DD TA. 2022-2023.
03. Kenapa Perangkat Desa yang menjadi penerima KPM BLT DD. Sementara banyak masyarakat tak mampu yang lebih layak untuk mendapatkannya.
04. Bagaimana dengan BUMDes
05. Kenapa Suami Istri ( Pasutri ) boleh menjadi Anggota BPD
Alhasil, pertanyaan ini tidak ada yang bisa menjawab. Justru takdinyana Babinsa take over acara dan dengan lantang berkata. "Silahkan dibuat undangan rapat lain waktu dan dilanjut BPD, dengan suara lantang untuk menutup rapat" kemudian Masyarakat pun membubarkan diri dari Balai Desa dengan rasa kecewa.
Zumman Rambe, (50) Warga Desa Pagaran Julu kepada Gaptacyber.com.
mengatakan, "Kali pertama baru ada musyawarah terbuka ini di desa kami, dihadiri oleh Camat Kades, BPD, Pendamping Desa Babinsa, Babinkamtibmas. Tapi pertanyaan kami tidak satupun ada yang bisa menjawab", ucapnya.
Ini menjadi perhatian Pj. Bupati Tapteng Dr. Sugeng Riyanta, S.H., M.H., tutupnya. (Demak MP Panjaitan/Pance)
