Adapun permintaan Warga itu dipicu tidak adanya transparansi tentang Dana Desa (DD) Tahun 2022-2023. Hal itu terungkap 31/01/2023 saat di gelar Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Hite Urat.
Musrenbang dihadiri Camat Sorkam Julkhaidir Pardede, Forkopimka Sorkam, Ketua BPD Hite Urat Naomi Maduma dan Aparat Desa Hite Urat.
Rianto Ali Murtopo perwakilan masyarakat menyuarakan. Masyarakat Desa Hite Urat selama ini merasa selalu mengalami ketidak Adilan, karena banyak masyarakat tidak tahu Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (KPM BLT DD) dan lainnya, ucapnya Rianto.
Rianto meminta kepada Pj. Bupati agar menonaktifkan Kepala Desa (Kades) Gulancar Silaban untuk sementara, katanya setelah membubarkan diri. (Jupri Anto Simajuntak)
