Pj. Bupati beri hak jawab melalui press release resmi Pj. Bupati Tapteng Nomor : 1002./3585/2023 Jum'at, (29/12/2023).
Video dipotong, diedit pihak tidak bertanggung jawab hingga kehilangan konteksnya. untuk menyudutkan, mendelegitimasi dan pembunuhan karakter Pj. Bupati dan membenturkan Insan Pers dan LSM. tulisnya.
Video diambil peserta pasca Pj. Bupati brefing kepada jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Tapteng dan Kepala Puskesmas (Kapus) se-Tapteng di Aula Dinkes. Jum'at, 22/12/2023 siang.
Brefing berkaitan non aktif Kadinkes Nursyam diduga lakukan pelanggaran disiplin berat penyalahgunaan wewenang dengan cara memotong Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dan Uang Jasa Pelayanan (Jaspel). ungkapnya. dalam tulisan.
Hak Tenaga Kesehatan (Dokter, Bidan, Perawat dan Pegawai Puskesmas) di seluruh Tapteng 50% seyogyanya diterima biaya operasional dinkes BOK dan Jaspel berlangsung sejak tahun 2018 s/d 2023.
Khusus tahun 2023 jumlah uang hasil pemotongan BOK dan Jaspel terkumpul kurang lebih Rp.10 M. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ( Kejatisu) lakukan pemeriksaan beberapa Kapus, Bendaharawan Pembantu dan Pegawai Dinkes pemotongan BOK dan Jaspel,
Sehingga Pegawai Dinkes resah, ketakutan karena dihubungi Oknum mengaku Wartawan dan LSM melalui pesan WhatsApp dan telepon dengan maksud membantu keluar dari masalah Hukum dan minta imbalan sejumlah uang.
Pj. Bupati beri nasihat kepada Pegawai Dinkes yang dipanggil saksi pihak Kejatisu bila ada Oknum mengaku Wartawan, LSM, Kejaksaan, Kepolisian yang menakut-nakuti dan minta uang agar tidak dipercaya dan diabaikan saja dan blokir saja.
Lebih lanjut dikatakan Pj. Bupati menyayangkan video editan dan mohon semua pihak khususnya Wartawan dan LSM tidak mudah terpancing provokasi dari video pendek, imbuhnya dalam tulisan.
Closing statement: "Bila rekan Wartawan dan LSM untuk mendapatkan video lengkap rapat 22/12/2023 sebagai klarifikasi, senang hati bersedia beri pada kesempatan pertama dan Kami memohon maaf terjadinya kegaduhan dari beredarnya video pendek itu, pungkasnya. (Dep)
