Turus hadir dalam acara tersebut kepala perwakilan BKKBN provinsi Bengkulu, OPD terkait, Perwakilan sektor bisnis, serta akademisi.
Dalam kesempatannya Wakil Ketua TPPS Bengkulu Utara Dr. M. Dodi Hardinata S.Sos, M.Si menyampaikan melalui AKS tersebut bahwa diawal tahun 2024 melalui konsultasi bersama OPD salah satu prioritas yang diusulkan terkait audit Stunting. Ucapnya.
Dodi menambahkan bahwa, “ Diawal tahun 2024 kita akan melakukan konsultasi dalam sistem kinerja bersama OPD yang lebih kurang salah satu diantara prioritas yang disusun adalah terkait dengan Audit Stunting, ”
Ketua TPPS juga berharap, diseminasi menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi dan memberikan arah yang jelas menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat, tandasnya.
Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Bapak Yusran Fauzi S.Sos, M.Si, bahwa kegiatan audit kasus stunting itu secara jelas dan detail disampaikan didalam Peraturan Presiden.
“Artinya ini kegiatan iadalah bukan main-main, kegiatan yang diperintahkan langsung oleh presiden di dalam perpresnya,” tegas Fauzi.
Sementara itu, Kepala DPPKB Nova Hendriani, SKM, MM, mengatakan bahwa audit kasus stunting semester 2 ini, agar lebih fokus terhadap calon pengantin, Ibu Hamil, Ibu nifas, bayi dibawah 2 Tahun, serta Balita, agar terhindar dari terjadinya stunting kepada kelompok sasaran tersebut, ucapnya, pungkasnya. ( Bim)
