Surat undangan Klarifikasi beredar dari Poldasu bagian Subdit II an.Direktur Reserse Kriminal dalam menyurati Sekwan Tapteng Ridho SM Hutabarat.
Dalam undangan Klarifikasi nomor: B/4769/XII/RES.2.2/2023/Ditreskrimsus tertanggal 20/12/2023 ditandatangani, AKBP.M Taufik, S.H.M.H agar hadir Jum'at 29/12/2023.
Undangan Klarifikasi untuk kepentingan peyelidikan dugaan tindak pidana Perbankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (2) UU No.10 Tahun 1998 dan/atau
"Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) huruf e, Pasal Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf i, dan Pasal 11 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU. No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan atau tindak Pidana Pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHPidana.
Yang di duga dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Tapteng TA. 2020, 2021, 2022 dan 2023 yang melakukan pemalsuan dokumen-dokumen Perjalanan Dinas Fiktif pada Kantor DPRD Tapteng.
Guna tindak lanjut kepentingan peyelidikan perkara dimohon kepada Sekwan untuk hadir dalam rangka memberikan keterangan pada Jum'at 29/12/2023 bertemu dengan AKBP. M.Taufik, S.H., Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut di ruangan Subdit II Ditreskrimsus.
Diketahui semenjak beredarnya surat pemanggilan terhadap Sekwan DPRD Tapteng, Ridho SM Hutabarat belum dapat di konfirmasi.
Ridho SM Hutabarat telah mengundurkan diri dari jabatannya pasca kemelut Ketua DPRD Tapteng, KYP dan Bupati Tapteng, Dr. Sugeng Riyanta SH. MH. terang sumber di Kantor DPRD Kamis 28/12/2023 di Pandan.
Sampai berita ini di turunkan Gaptacyber.com belum peroleh konfirmasi dari Humas Poldasu terkait permintaan penyelidikan kasus perjalanan dinas Fiktif Pimpinan dan Anggota DPRD Tapteng. (Dep)
