Meskipun dana BOSP telah tersedia, beberapa sekolah di daerah ini belum sepenuhnya mengimplementasikan alokasi anggaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan pedoman juknis pihak penerima BOS kinerja berkemajuan, wajib melaksanakan kegiatan, yang diantaranya pelatihan, Bimtek dan workshop dan sarana penunjang pendidikan lainnya, sebagai realisasi anggaran dalam rangka meningkatkan pembelajaran paradigma baru dan perencanaan berbasis data, sesuai dengan juknis Permendikbud nomor 63 Tahun 2022.
Pada tahun 2023 merupakan tahun pertama pemberian BOS Kinerja berkemajuan yang menyasar bagi 19 Sekolah Dasar dan 6 satuan pendidikan menengah pertama dan 4 sekolah menengah Atas. Yang tersebar di beberapa kecamatan di kabupaten kaur.
Adapun jumlah dana yang ditransfer oleh Kemdikbudristek ke masing-masing sekolah sangat fantastis mulai dari Rp 22.500.000,00 untuk tingkat SD, Rp. 35.000.000,00 untuk tingkat SMP dan Rp 45.000.000,00 untuk SMA. Selain itu ada 3 sekolah Dasar yang mendapat BOSP kinerja khusus sebesar Rp. 80.000.000,00/sekolah dan satu Sekolah Menengah Pertama satu atap sebesar Rp. 120.000.000,00.
Namun, berdasarkan pantauan awak media, sejumlah sekolah di Kabupaten kaur tampaknya mengalami kesulitan dalam melaksanakan program tersebut sesuai dengan juknis yang telah dikeluarkan.
Mengingat sejauh ini dari pantauan awak media Gaptacyber.com hari Rabu (8/11) di lapangan, ada salah satu SMP dana BOS kinerja Uda dikirim dari pusat tapi tidak bisa di cairkan. Dengan alasan belum pengesahan APBDP, sedangkan anggaran yang masuk ke rekening sekolah itu adalah dana APBN bukan APBD, Lantas Kami menduga ada oknum tertentu yang sengaja ingin mencari keuntungan dari dana tersebut, oleh sebab itu salah satu guru di sekolah tersebut meminta Aparat Penegak Hukum ( APH) untuk melakukan pemeriksaan terhadap instansi terkait. Karena ketidak transparan kepala sekolah dan bendahara terhadap Guru-Guru yang ada di sekolah tersebut menimbulkan kecurigaan bagi guru lain.
"Kami meminta kepada pemerintah daerah dan APH segera mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa dana BOS Kinerja Berkemajuan dapat digunakan secara efektif oleh sekolah-sekolah di Di kabupaten kaur sehingga tidak jadi temuan oleh BPK, karena terus terang saja kami tidak mau terlibat repot " tegasnya.
Salah satu sekolah yang mendapat dana BOS kinerja adalah SDN 90 kaur Selatan, kepala sekolah menyampaikan bahwa anggaran dana BOS kinerja memang sudah di terima dan sekarang masih di rekening dan baru di realisasikan pembelian buku dan digitalisasi sekolah.
"Untuk kami dana BOS kinerja memang sudah diterima dan sudah kami beli buku dan digitalisasi sekolah, sisa nya masih di rekening sekolah". Ungkap kepala sekolah.
Berbeda dengan SD 63 kaur, saat di konfirmasi dewan guru yang ada di ruangan memberikan penjelasan bahwa anggaran tersebut sudah masuk ke rekening sekolah tapi Dewan guru tidak tahu bagaimana realisasinya sedangkan kepala sekolah lagi tidak masuk kerja dan bendahara nggan bertemu wartawan. ( Bim )
