Mereka meminta Kepala Desa (Kades) Plered, Erik Akbar, mengundurkan diri dari jabatannya.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan karena warga kesal terhadap Kades Plered yang melakukan tindakan asusila terhadap perempuan berinisial SI di ruangan kerja.
Badan Musyawarah Desa (Bamusdes) Plered, Ari Hidayat, mengatakan, massa aksi tersebut diterima oleh Bamusdes untuk melakukan musyawarah.
"Ada dua poin penting yang menjadi tuntutan masyarakat meminta Kades Plered mundur. Pertama, Kades Plered telah melakukan perzinaan di kantor kades dan telah diakui oleh perempuan yang bersangkutan."
"Lalu, yang kedua, kades telah melakukan meminum-minuman keras di kantor desa," ucap Ari saat dikonfirmasi media, Senin. (18/9/2023)
Atas kedua hal tersebut, ia mengatakan, warga meminta Erik Akbar mengundurkan diri.
Sebelumnya, Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, menyebutkan, permasalahan dialami Kades Plered merupakan masalah pribadi.
"Saya sudah konfirmasi terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indinesia (Apdesi) Purwakarta bahwa yang dihadapi oleh Kades Plered itu masalah pribadi. Selain itu, perempuan yang diduga pacar kades (SI) itu ternyata sudah menjadi istri kades bersangkutan. Kades itu mengaku telah menjalani nikah siri dengan SI," ucap Anne saat ditemui wartawan di Halaman Pemkab Purwakarta, Jumat (15/9/2023).
Terkait dugaan ruang kerja kades yang digunakan untuk perbuatan asusila itu, Anne menyebutkan bahwa hal tersebut masih terbatas dugaan.
"Apakah memang terjadi di ruangan kepala desa atau bukan, karena hingga kini hal itu belum terbukti. Bila memang terjadi di ruangan kades, tentu itu sangat disayangkan," katanya.
Anne mengatakan, saat ini pihaknya telah meminta DPMD dan Apdesi untuk melakukan komunikasi dengan Kades Plered untuk menjalani pembinaan.
"Sudah dikomunikasikan, diminta untuk melakukan pembinaan terhadap Kades yang bersangkutan. Kades dan istrinya itu juga sudah berjanji untuk menyelesaikan masalah tersebut secara pribadi. Saya harap apa yang terjadi itu tidak mengganggu pelayanan publik," kata Anne. (fuljo)
